DPP AMAN Kecam Fitnah Terhadap Dasco, Tegaskan Kebebasan Demokrasi Tidak Boleh Menjadi Ruang Fitnah dan Intimidasi

DPP AMAN Kecam Fitnah Terhadap Dasco, Tegaskan Kebebasan Demokrasi Tidak Boleh Menjadi Ruang Fitnah dan Intimidasi
Muhammad Fadli, Pembina DPP Aliansi Mahasiswa Nusantara. Foto : dok. Ist

JAKARTA – Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Nusantara (DPP AMAN) Muhammad Fadli angkat bicara menyikapi kembali munculnya polemik yang menyeret nama Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, terkait tuduhan dugaan keterlibatan judi online, doxing, hingga intimidasi yang ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial.

DPP AMAN menilai persoalan tersebut harus disikapi secara objektif, mengedepankan fakta, serta tidak terjebak dalam pembentukan opini yang berpotensi merugikan pihak tertentu. Setiap tuduhan harus diuji melalui mekanisme pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dibangun melalui penghakiman di ruang publik.

Pernyataan ini juga merespons klarifikasi Sufmi Dasco Ahmad melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Dasco menyampaikan bahwa namanya berulang kali dikaitkan dengan isu judi online, doxing, dan intimidasi. Ia menjelaskan bahwa Majalah Tempo tidak secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik judi online, sementara terkait unggahan yang secara langsung menyebut namanya, ia akan mendiskusikan langkah selanjutnya bersama penasihat hukumnya.

Dasco juga membantah memiliki niat melakukan doxing maupun intimidasi dan menyatakan dukungannya terhadap kebebasan berbicara serta pemeriksaan lebih lanjut oleh penegak hukum.

Dewan Pembina DPP AMAN Muhammad Fadli berpandangan bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang wajib dijaga. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ruang tanpa batas untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, membangun tuduhan tanpa dasar, ataupun melakukan tindakan yang dapat mengancam keamanan dan kehormatan seseorang.

Dalam negara hukum, demokrasi dan nomokrasi harus berjalan beriringan. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi, sedangkan nomokrasi memastikan seluruh kebebasan tersebut berjalan berdasarkan hukum dan konstitusi.

Prinsip ini penting agar ruang demokrasi tidak berubah menjadi arena saling menyerang, menyebarkan kebencian, dan membangun penghakiman tanpa proses pembuktian.

Kritik terhadap pejabat publik, termasuk pimpinan lembaga negara, tentu merupakan bagian dari kontrol masyarakat. Tidak boleh ada pejabat yang kebal kritik. Namun, pada saat yang sama, tidak boleh pula ada seseorang yang kehilangan hak atas kehormatan, privasi, dan perlindungan hukum hanya karena menjadi sasaran tuduhan di media sosial.

Oleh karena itu, seluruh pihak harus menahan diri, menghindari provokasi, serta tidak memperkeruh keadaan. Keutuhan bangsa dan persatuan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun pertarungan opini sesaat.

Lebih jauh, DPP AMAN memandang bahwa persoalan ini harus menjadi momentum untuk mendorong solusi yang lebih sistematis melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (RUU DFK).

Perkembangan teknologi digital telah membuat setiap orang memiliki kemampuan menyebarkan informasi dalam hitungan detik. Sayangnya, kemudahan tersebut juga dapat disalahgunakan untuk membangun narasi menyesatkan, menyebarkan fitnah, melakukan perundungan digital, menyebarkan data pribadi tanpa hak, hingga mengadu domba masyarakat.

Persoalan DFK bukan hanya menyangkut individu atau pejabat publik, melainkan dapat mengancam kehidupan sosial, stabilitas demokrasi, dan persatuan bangsa apabila tidak ditangani secara tepat.

Karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan mampu menjawab tantangan perkembangan ruang digital. RUU DFK perlu mengatur secara jelas batas antara kritik yang dilindungi konstitusi dengan tindakan penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian yang melanggar hak orang lain.

Setidaknya terdapat beberapa substansi penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tersebut.

Pertama, memberikan definisi dan klasifikasi yang jelas mengenai disinformasi, fitnah, serta ujaran kebencian agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum.

Kedua, memperkuat perlindungan terhadap kehormatan, privasi, dan data pribadi masyarakat dari praktik doxing, ancaman, serta intimidasi di ruang digital.

Ketiga, membangun mekanisme klarifikasi, hak jawab, koreksi informasi, dan pemulihan nama baik bagi pihak yang dirugikan akibat penyebaran informasi yang tidak benar.

Keempat, memperkuat tanggung jawab platform digital dalam menangani konten bermasalah secara transparan dan akuntabel.

Kelima, memastikan adanya perlindungan terhadap kebebasan pers, kritik masyarakat, kebebasan akademik, serta hak menyampaikan pendapat agar regulasi tidak menjadi instrumen pembungkaman demokrasi.

Keenam, memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, berdasarkan bukti, dan melalui mekanisme peradilan yang adil.

DPP AMAN menegaskan bahwa RUU DFK tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kritik atau melindungi pejabat dari pengawasan publik. Sebaliknya, regulasi tersebut harus menjadi instrumen perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang politik, termasuk seorang pejabat sekalipun.

Pada akhirnya, bangsa Indonesia membutuhkan ruang demokrasi yang sehat, bukan ruang publik yang dipenuhi kecurigaan, fitnah, dan permusuhan.

Perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut membuat kita kehilangan tanggung jawab kebangsaan dan mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum.

DPP AMAN mengajak masyarakat untuk lebih bijak memilah informasi, memeriksa kebenaran setiap kabar sebelum membagikannya, serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terbukti kebenarannya, apalagi terkait sosok Dasco yang selama ini dikenal paling sering menerima aspirasi publik, baik dari gerakan mahasiswa ataupun masyarakat umum, dan Dasco pula yang selalu menyampaikan tentang Persatuan Nasional, jangan sampai ada agenda-agenda politik tertentu yang memang ingin menyerang Dasco karna beliau merupakan salah satu orang terdekat presiden saat ini 

Penegakan hukum harus menjadi jalan penyelesaian apabila terdapat dugaan pelanggaran, bukan tekanan massa maupun penghakiman melalui media sosial.

Demokrasi membutuhkan kebebasan, tetapi kebebasan membutuhkan tanggung jawab. Negara hukum membutuhkan keberanian untuk mengkritik, sekaligus kedewasaan untuk menghormati hak orang lain. Jangan sampai kebebasan yang seharusnya memperkuat demokrasi justru menjadi pintu masuk bagi perpecahan bangsa.