Korupsi MBG, HMI Desak Transparansi Anggaran dan Pengawasan hingga Tingkat Dapur
Lhokseumawe – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe–Aceh Utara mendesak pemerintah untuk membuka transparansi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperkuat pengawasan di seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari pengadaan bahan baku, mitra penyedia, hingga operasional dapur.
Desakan tersebut disampaikan menyusul terungkapnya dugaan praktik korupsi yang menyeret mantan pejabat terkait pelaksanaan Program MBG. HMI menilai kasus tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar tersebut.
Ketua Umum HMI Cabang Lhokseumawe–Aceh Utara, Mohamad Muhaymin, mengatakan bahwa transparansi merupakan syarat utama agar Program MBG dapat berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.
"Kasus yang terungkap hari ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Program MBG tidak boleh hanya bersifat administratif. Pemerintah harus memastikan seluruh proses, mulai dari penggunaan anggaran, pengadaan bahan makanan, hingga pengelolaan dapur, dapat diawasi secara terbuka dan akuntabel," ujarnya.
Menurutnya, pengawasan perlu diperketat hingga ke tingkat dapur dan mitra pelaksana karena pada titik tersebut sangat rentan terjadi berbagai bentuk penyimpangan, seperti permainan harga bahan pangan, pengurangan kualitas bahan baku, mark-up anggaran, maupun praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara.
HMI menegaskan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak boleh dijadikan proyek untuk mencari keuntungan oleh oknum tertentu. Sebaliknya, setiap anggaran yang dialokasikan harus benar-benar digunakan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan makanan yang berkualitas dan bergizi.
"Kami meminta pemerintah membuka data penggunaan anggaran, mekanisme penunjukan mitra, serta standar harga bahan pangan yang digunakan dalam program ini. Transparansi adalah langkah paling efektif untuk mencegah korupsi dan membangun kepercayaan publik," tegas Muhaymin.
Selain itu, HMI juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap dugaan penyimpangan yang terjadi dalam Program MBG tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk memberikan efek jera dan memastikan tidak ada pihak yang menjadikan program rakyat sebagai sarana memperkaya diri.
HMI Cabang Lhokseumawe–Aceh Utara menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut dikelola secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Oleh karena itu, transparansi anggaran serta pengawasan yang ketat hingga ke tingkat dapur dan mitra pelaksana harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tujuan mulia program ini tidak tercoreng oleh tindakan segelintir oknum.[]
