Tak Sesuai Janji, Penyintas Banjir di Aceh Utara Bayar Listrik Huntara Sendiri
ACEH UTARA — Harapan penyintas banjir untuk mendapatkan fasilitas dasar secara gratis selama menempati hunian sementara (huntara) di Aceh Utara tampaknya belum sepenuhnya terpenuhi.
Di Desa Paloh Raya, Kecamatan Muara Batu, sebanyak 38 kepala keluarga (KK) justru harus membayar listrik secara mandiri sejak menempati huntara.
Padahal sebelumnya, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, disebutkan telah menyampaikan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, bahwa penyintas banjir akan memperoleh fasilitas listrik gratis selama enam bulan, termasuk dukungan jaringan WiFi selama masa tinggal di huntara.
Fasilitas tersebut direncanakan sebagai bentuk dukungan sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap (huntap) rampung.
Namun realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda. Sejak mulai menempati huntara pada 23 Maret 2026, para penyintas mengaku harus membeli token listrik secara mandiri dengan biaya yang bervariasi, tergantung kebutuhan penggunaan.
“Sejak kami masuk ke huntara, langsung harus bayar listrik sendiri. Kalau ada kulkas atau peralatan lain, tentu biayanya lebih besar, bisa sekitar Rp20 ribu hingga Rp100 ribu per minggu,” ujar Yuni, salah seorang penyintas, Kamis (26/3/26).
Selain itu, setiap kepala keluarga juga dikenakan iuran sebesar Rp5 ribu untuk operasional listrik sumur bor yang digunakan sebagai sumber air bersih di kawasan tersebut.
Tidak hanya persoalan listrik, penyintas juga mengaku belum menerima bantuan bahan pangan sejak pertama kali menempati huntara. Kondisi ini menambah beban di tengah situasi pemulihan pascabencana yang belum sepenuhnya stabil.
“Kami berharap ada keringanan, terutama untuk biaya listrik,” harapnya.
Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di sejumlah wilayah lain di Aceh Utara. Di Desa Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, fasilitas listrik di huntara disebut masih diberikan secara gratis.
Kepala Desa Leubok Pusaka, Janni, mengatakan bahwa kebutuhan listrik bagi penyintas di wilayahnya ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, pasokan air bersih juga masih didukung melalui distribusi menggunakan mobil tangki, sembari menunggu pembangunan sumur bor selesai.
“Listrik masih gratis, air bersih juga disuplai oleh BNPB, dan bahan pangan turut diberikan,” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan Kepala Desa Gunci, Kecamatan Sawang, Fazir Ramli. Ia menyebutkan bahwa fasilitas dasar bagi penyintas di wilayahnya, termasuk listrik dan bantuan pangan, masih diberikan secara gratis.
“Di tempat kami, listrik huntara masih gratis dan bahan pangan juga tersedia dari BNPB,” katanya.
Perbedaan kondisi antar wilayah ini menimbulkan pertanyaan terkait pemerataan bantuan bagi penyintas banjir di Aceh Utara. Masyarakat berharap adanya kejelasan kebijakan serta keseragaman perlakuan, agar seluruh penyintas mendapatkan hak yang sama selama masa pemulihan.[]
