Massa GRAB Gelar Aksi Damai di Aceh Utara, Desak Presiden Tetapkan Banjir Aceh–Sumatera sebagai Bencana Nasional
Aceh Utara — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Bersatu (GRAB) menggelar Aksi Damai Solidaritas untuk Kemanusiaan di Kabupaten Aceh Utara, Kamis (25/12/25).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Chalis, menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemuda, mahasiswa, organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), hingga kalangan santri.
Menurutnya, aksi damai ini bertujuan mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar menetapkan bencana banjir Aceh–Sumatera sebagai bencana nasional.
Berdasarkan kondisi di lapangan, dampak banjir yang terjadi saat ini dinilai sangat luas dan berat. Kerusakan infrastruktur serta penderitaan masyarakat disebut melampaui sejumlah bencana besar sebelumnya.
“Jika tidak ditangani secara nasional, proses pemulihan pascabencana ini diperkirakan akan memakan waktu sangat lama,” ujarnya.
Aksi dimulai dengan berkumpulnya massa di kawasan Nibong. Sekitar pukul 13.30 WIB, massa bergerak menuju Kantor Bupati Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara yang menjadi pusat pelaksanaan aksi.
Peserta aksi melakukan konvoi kendaraan roda dua dan roda empat dengan menyalakan klakson serta sirene sebagai simbol panggilan kemanusiaan agar berbagai pihak turut memberi perhatian terhadap kondisi Aceh pascabanjir.
Selain konvoi, massa juga mengibarkan kain atau bendera putih sebagai simbol empati dan solidaritas kepada para korban bencana.
Rute konvoi dimulai dari Simpang Point A menuju Simpang Cibrek, sebelum berakhir di halaman Kantor Bupati dan DPRK Aceh Utara, lokasi penyampaian orasi.
Dalam aksi tersebut, penyelenggara turut mengundang anggota DPRK Aceh Utara untuk hadir dan menyampaikan orasi sebagai bentuk dukungan serta penyaluran aspirasi masyarakat, khususnya warga Aceh Utara yang terdampak langsung bencana banjir.
“Aksi ini murni bersifat damai dan kemanusiaan. Kami berharap wakil rakyat dapat berdiri bersama masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mendesak korban banjir,” kata Chalis.
Penyelenggara menegaskan, aksi tersebut tidak bermuatan politik praktis, melainkan semata-mata bertujuan memperjuangkan keselamatan, pemulihan, serta masa depan masyarakat Aceh dan Sumatera yang terdampak bencana.
Aksi Damai Solidaritas untuk Kemanusiaan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat dan seluruh pihak terkait untuk memberikan perhatian serius serta langkah konkret dalam penanganan dan pemulihan pascabencana secara menyeluruh.[]
