Banjir Penghargaan Untuk Ferari
LHOKSEUMAWE - Awal melaksanakan tugas sebagai Penjabat (Pj). Walikota Lhokseumawe Imran kaget dengan budaya kerja personilnya yang dinilainya lamban dan kurang disiplin.
Sebagai pejabat pusat yang meniti karir selama 30 tahun sebagai ASN di luar daerah, ia terbiasa bekerja cepat dan focus pada target. Bahkan ia megistilahkan cara kerjanya seperti mesin Ferarri, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lamban dalam bekerja maka akan tertinggal.
“Dalam bekerja saya memakai Ferrari, bagi yang masih menggunakan mesin lama dalam bekerja, maka segeralah ganti dengan turbo agar bisa mengimbangi,” ujar Imran saat memimpin apel gabungan perdana ASN dan honorer di Lapangan Iraq, Senin (18/7/2022) silam.
Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Kemendagri itu banyak mengulas tentang prestasi kerja, bahkan hingga di ulang dua kali.
“Yang berprestasi pasti akan mendapat tempat, saya berbasis kinerja jadi bagi yang selama ini lambat merespon apa yang ditugaskan maka jangan berharap terlalu banyak,” pesan Imran.
Imran menekankan pentingnya disiplin, ia menyinggung bagaimana memulai karirnya dari awal dengan berjalan kaki di Jakarta.
ASN yang selama ini kerja tidak jelas akan didisiplinkan, BKD diminta aktif mencatat agar masuk dan pulang kerja sesuai jadwal masuk kerja pukul 08.00 WIB dan pulang pada pukul 16.45 WIB.
Saat ia sudah berada di mimbar upacara, masih ada ASN yang hilir mudik di belakang barisan, Imran langsung perintahkan ASN untuk merapatkan barisan, lancang kanan dan istirahat di tempat.
Ia juga memperhatikan hal-hal kecil, seperti saat bergegas kembali ke kantor walikota untuk menjumpai para kepala OPD usai apel, sempat-sempatnya ia mengatur mobil agar parkir teratur.
Awalnya sikap Pj. Walikota Lhokseumawe ini terlihat janggal bagi sebagian ASN dan Honorer dilingkungan Pemko Lhokseumawe.
Tindakan tegas Imran menghapus pengadaan kenderaan dinas termasuk untuk pimpinan dayah pada anggaran 2022 karena defisit juga mengundang kontroversi dan menuai protes bahkan dikalangan anggota DPRK.
Menertibkan kota Lhokseumawe yang sudah terlanjur sembraut, bukan pekerjaan mudah. Berhadapan dengan para pedagang kaki lima, karena penggunaan lahan pemerintah dan menganggu ketertiban umum membuat kebijakan Imran dinilai tidak pro rakyat kecil, beberapa kalangan bahkan menilainya arogan.
Semua itu dihadapi dengan tenang dan sabar sembari terus menerus melakukan sosialiasasi dan pendekatan humanis dengan berbagai solusi yang terukur dan memberi dampak jangka panjang bagi publik. Hasilnya, tak lama bertugas Imran mulai banjir penghargaan dari berbagai kalangan.
Dua bulan menjabat Walikota Lhokseumawe, Imran menerima penghargaan dari Mendagri Tito Karnavian yang diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo di Jakarta. Senin (5/9/22) atas keberhasilannya dalam gerakan 10 juta Bendera Merah Putih dalam rangka memeriahkan HUT ke -77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. gerakan tersebut berhasil dicatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Belum sampai sebulan, Sabtu (1/10/22), Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan dana insentif dari Pemerintah Pusat sebesar Rp10,7 miliar. Dana itu diberikan oleh pusat sebagai penghargaan Presiden atas keberhasilan Pemko Lhokseumawe dalam mengendalikan dan menekan inflasi dari Mei sampai Agustus 2022. Secara nasional hanya 13 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan tersebut dan Lhokseumawe berada pada urutan ke-6.
Akhir November 2022, Pemerintah Kota Lhokseumawe kembali meraih BI Award tahun 2022 sebagai pengendali inflasi terbaik kategori Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diserahkan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Inonesia (BI) Provinsi Aceh, Teuku Amir Hamzah dan diterima Asisten Administrasi Umum, Dr Said Alam Zulfikar.
Selang sehari kemudian, Kamis (1/12/22) Pemerintah Kota Lhokseumawe kembali meraih penghargaan East Ventures-Digital Competitivines Index (EV-DCI) atau Indeks daya saing digital daerah pada ajang Regional Summit tahun 2022 yang diberikan oleh Katadata Indonesia di Menara Aryanusa Jakarta. Menurut CEO PT Katadata Indonesia Metta Dharmasaputra, EV-DCI diberikan kepada provinsi dan kota/kabupaten dengan indeks kenaikan daya saing digital tertinggi di antara semua provinsi dan kota/kabupaten di Indonesia yang mengukur perbandingan daya saing digital pada 34 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia. Penghargaan ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Kota Lhokseumawe masuk dalam kategori sehat dan semakin berkembang .
Lima belas hari kemudian, Jumat (16/12/22), Pemko Lhokseumawe meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan anggaran tahun 2022 yang diserahkan Menteri keuangan RI melalui Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Aceh Ismet Saputra. Penghargaan tersebut membuktikan bahwa pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.
Tak sampai seminggu, Rabu (21/12/22) penghargaan kembali diterima Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa Anugerah Revolusi Mental (ARM) tahun 2022 dari Kementrian kordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK). Penghargaan ini berikan kepada pemko Lhokseumawe karena di nilai berhasil melakukan perubahan secara nyata, terukur, inspiratif, dan berkelanjutan. Hanya 10 kabupaten/kota di Indonesia yang memperoleh penghargaan ini dan Lhokseumawe salah satunya.
Memasuki tahun 2023 Pemko Lhokseumawe kembali mendapat penghargaan dari Ombudsman RI dengan predikat kepatuhan pelayanan publik 2022 kategori kualitas tertinggi pertama, dengan nilai 89,95 (zonasi hijau). Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Ketua Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya, SIP, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, (22/2/23), Dengan prestasi ini posisi Pemko Lhokseumawe untuk layanan public berada di peringkat ke-2 setelah Kota Banda Aceh dan peringkat ke 12 secara nasional.
Laju Ferarri tetap stabil hingga Maret 2023 ditandai dengan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/23). Penghargaan UHC dari BPJS ini diberikan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendorong 95% penduduknya menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Capaian jaminan kesehatan masyarakat kota Lhokseumawe bahkan sudah 100% atau 192.953 jiwa. telah terdaftar sebagai peserta pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja (PBPU BP) Pemerintah Aceh atau biasa disebut Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebanyak 47.467 jiwa, terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI APBN) berjumlah 89.799 jiwa , terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah sebanyak 46.597 jiwa, terdaftar sebagai peserta mandiri (PBPU) sebanyak 4.486 jiwa, dan sebanyak terdaftar sebagai peserta pada segmen Bukan Pekerja sebanyak 4.604 jiwa.
Mutu pendidikan di kota Lhokseumawe juga semakin membaik setidaknya hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) tahun 2018-2022 sekolah dan madrasah di Lhokseumawe meraih nilai kedua tertinggi se-Aceh.
