Rapat di DPR RI, Ayahwa Tegaskan Dampak Banjir Aceh Utara Lebih Parah dari Tsunami: Perhatian Pusat Minim

ACEH UTARA – Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, SE, MM, menegaskan bahwa dampak banjir besar yang melanda Aceh Utara pada akhir November 2025 lalu dinilai lebih berat dibandingkan bencana tsunami Aceh tahun 2004. Namun demikian, ia menilai perhatian pemerintah pusat terhadap bencana tersebut masih sangat minim.

Pernyataan itu disampaikan Ismail A Jalil yang akrab disapa Ayahwa dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar di DPR RI, Selasa (30/12/25). 

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara.

“Kalau saya bilang, bencana di Aceh Utara itu lebih dari tsunami. Karena dampaknya dari hulu sampai ke hilir,” ujar Ayahwa dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI.

Ayahwa mengaku kecewa karena bencana besar yang melanda wilayahnya seolah tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menurutnya, minimnya respons terjadi karena lumpuhnya jaringan komunikasi sehingga kondisi Aceh Utara tidak terekspos luas.

“Pusat seperti tutup mata. Di Aceh Utara sinyal tidak ada, listrik mati. Jadi tidak viral. Mungkin itu sebabnya tidak ada yang datang,” katanya.

Dalam rapat tersebut turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta para anggota DPR RI.

Ayahwa juga menyinggung belum adanya kunjungan Presiden Republik Indonesia maupun Wakil Presiden ke Aceh Utara sejak bencana terjadi.

“Pak Presiden sudah datang ke Aceh Tamiang, Takengon, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya. Begitu juga Pak Wakil Presiden. Tapi Aceh Utara sampai kemarin belum,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya tengah mengupayakan undangan kunjungan ke Aceh Utara.

“Kami sedang undang,” kata Dasco singkat.

Dalam pemaparannya, Ayahwa menjelaskan bahwa dari 27 kecamatan di Aceh Utara, 25 kecamatan terdampak banjir dan mengalami lumpuhnya jaringan komunikasi.

“Sebanyak 25 kecamatan tidak ada sinyal, Telkom mati. Jadi tidak bisa viral. Apa pemerintah pusat tidak tahu ada banjir di Aceh Utara?” ujarnya.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan daerah lain yang lebih cepat mendapat perhatian karena bencananya tersebar luas di media sosial.

Banjir di Aceh Utara, lanjut Ayahwa, berdampak sangat luas dari wilayah hulu hingga hilir. Banyak rumah warga hanyut, sarana ibadah rusak, bahkan terbentuk muara-muara baru akibat perubahan aliran sungai.

“Di wilayah hilir, satu gampong bisa terbentuk lima sampai tujuh muara baru. Rumah masyarakat hilang semua,” ungkapnya.

Ia juga menggambarkan kondisi warga yang terjebak banjir tanpa akses komunikasi.

“Kami melihat rumah hanyut, sarana ibadah hanyut, bahkan ada manusia terbawa arus. Warga bertahan di atap rumah, tapi kami tidak bisa menyampaikan ke luar karena sinyal mati,” pungkas Ayahwa.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan dalam rapat DPR RI dan memperkuat desakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar penanganan serta pemulihan pascabanjir mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.[]