BEM Unimal Kritik Jalan Rusak dan Minimnya PJU di Lhokseumawe dan Aceh Utara
LHOKSEUMAWE - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh (Unimal) menyuarakan kritik keras terhadap kondisi jalan rusak dan minimnya penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara, terutama di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.
Ketua BEM Unimal, Muhammad Ilal Sinaga, Senin (10/11/25), menyebutkan bahwa kondisi tersebut sudah masuk kategori darurat keselamatan publik. Dalam dua bulan terakhir, kata dia, dua mahasiswa Unimal meninggal dunia akibat kecelakaan yang diduga disebabkan oleh jalan rusak dan kurangnya penerangan jalan.
“Kami sudah kehilangan dua kawan dalam dua bulan terakhir. Ini bukan lagi sekadar soal infrastruktur, tapi soal nyawa. Jangan tunggu ada korban ketiga baru pemerintah bergerak,” tegas Ilal Sinaga.
Menurutnya, banyak ruas jalan nasional Medan–Banda Aceh di kawasan itu yang mengalami kerusakan parah, berlubang, dan gelap di malam hari. Ia menilai hal ini merupakan bentuk kelalaian pemerintah daerah dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Aceh yang dinilai lamban dalam penanganan.
“Pemerintah daerah dan BPJN harus segera turun tangan memperbaiki jalan rusak. Jangan biarkan jalur menuju kawasan pendidikan dan industri berubah menjadi ‘jalur maut’ bagi mahasiswa dan masyarakat,” ujarnya.
Selain menyoroti pemerintah, BEM Unimal juga mendesak perusahaan di sekitar KEK Arun agar menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan membantu perbaikan infrastruktur serta pemasangan PJU di area ring 1 perusahaan.
“Kalau perusahaan mampu menyalakan mesin besar untuk produksi, seharusnya mereka juga mampu menyalakan lampu untuk masyarakat. Jangan hanya menerangi pagar pabrik, tapi biarkan juga jalan warga terang,” sindirnya.
BEM Unimal menegaskan akan terus mengawal isu ini dan tidak akan diam apabila tidak ada langkah nyata dari pemerintah maupun pihak perusahaan.
“Dua nyawa mahasiswa sudah melayang karena kelalaian. Kami tidak akan berhenti bersuara sampai ada tindakan konkret. Keselamatan rakyat tidak boleh ditukar dengan alasan anggaran,” pungkas Ilal. [ ]
