Aktivis HMI Lhokseumawe-Aceh Utara Gelar Aksi Unjuk Rasa, Tolak Kenaikan BBM
LHOKSEUMAWE - Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Lhokseumawe - Aceh Utara melakukan unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Selasa (30/8/22).
Sekira pukul 10.00 WIB, puluhan mahasiswa berkumpul dekat Museum Kota, selanjut melakukan Long March, berhenti di Taman Riyadhah Lhokseumawe dan melakukan orasi beberapa saat.
Usai melakukan orasi singkat, mahasiswa kembali berjalan kaki ke gedung Dewan Perwakilan Kota (DPRK) Lhokseumawe dengan di kawal personil Polres Lhokseumawe. Di halaman gedung DPRK, para aktivis HMI menumpahkan aspirasiya kepada anggota Dewan.
"Rencana pemerintah menaikkan harga sejumlah BBM bersubsidi akan mengorbankan rakyat ekonomi menengah ke bawah khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid 19," kata Ikhwansyah Tanjung, kordinator aksi HMI.
HMI menolak tegas kenaikan BBM bersubsidi " Berantas mafia migas ! " teriak Ikhwan
Tak hanya itu dihadapan anggota dewan Kota, mahasiswa juga mendesak agar pemerintah mencabut kebijakan tarif dasar listrik dan mafia pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
"Kenaikan tarif dasar listrik, akan menambah beban bagi masyarakat miskin" tambah Ikhwan.
Salah satu anggota Kohati HMI Lhokseumawe-Aceh Utara juga ikut berorasi, tolak BBM - Foto : QBO
Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, T Sofianus yang menjumpai mahasiswa berjanji untuk melanjutkan aspirasi mereka ke pusat melalui propinsi, bahkan ia juga ikut mendukung tuntutan mahasiswa.
"Secara tegas dan lugas kami sampaikan, ikut menolak kenaikan harga BBM tanpa alasan apapun,” katanya.
T. Sofianus mengatakan pihaknya merasa dengan wacana kenaikan harga BBM bukan hanya permasalahan pada setiap individu, tetapi semua yang ada di Indonesia ini khususnya di Kota Lhokseumawe.
“Kita juga memahami bagaimana UMKM ini bisa bertahan dan berjalan, oleh karena itu, petisi dan masukan yang disampaikan oleh HMI kepada kami maka akan disampaikan seutuhnya kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi," lanjutnya. [Taufik/Nanda.AB]
