DPM Unimal Gelar Workshop Administrasi: Bahas Birokrasi, Tata Kelola, dan Rencana Launching Panduan Administrasi
LHOKSEUMAWE — Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Malikussaleh (DPM Unimal) mengadakan Workshop Administrasi bertajuk “Meningkatkan Profesionalisme dan Optimalisasi Proses Administrasi” pada Rabu (15/10/25) di Aula Cut Meutia.
Kegiatan ini merupakan implementasi program kerja Komisi V bidang Kesekretariatan DPM Unimal, yang menitikberatkan pada peningkatan tata kelola administrasi organisasi mahasiswa serta sistem pengarsipan dokumen kelembagaan.
Sejak pagi hingga sore, workshop ini diisi oleh tiga pemateri dari unsur kemahasiswaan Unimal, yakni Zulfikar Syarif, S.E., M.S.M, Sayed Murtadha, S.Pd., M.Pd, dan Maryati, S.E. Mereka secara bergantian menyampaikan materi tentang penyusunan surat resmi, teknik penulisan proposal kegiatan, alur pengajuan, hingga penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pasca kegiatan sesuai standar penulisan administrasi yang ditetapkan oleh Dikti.
Dalam sambutannya, Dr. T. Nazaruddin, Kepala Biro Akademik sekaligus pembina DPM Unimal, menilai workshop ini sebagai langkah penting dalam memperkuat pemahaman administrasi di lingkungan organisasi mahasiswa.
“Kegiatan seperti ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan oleh DPM Unimal. Selain memperkuat kapasitas ormawa dalam pengelolaan administrasi, juga untuk menyamakan persepsi antara pengurus organisasi mahasiswa dan pihak kemahasiswaan. Harapannya, setelah workshop ini, tidak ada lagi perbedaan pandangan terkait alur administrasi,” ujar Dr. Nazaruddin.
Sementara itu, Maulizan, selaku ketua panitia, menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini ialah memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika birokrasi serta tata kelola administrasi yang berlaku di lingkungan Unimal.
Ketua Umum DPM Unimal, Rendi Al-Fariq, juga menegaskan bahwa workshop ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang DPM Unimal dalam membangun sistem administrasi yang terstandarisasi.
“Workshop ini bukan hanya sekadar pelatihan administratif. Kami sedang merancang produk hukum berupa Panduan Administrasi Ormawa Unimal yang nantinya akan menjadi acuan bersama. Dengan adanya panduan ini, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman antara ormawa dan bidang kemahasiswaan,” jelas Rendi.
Kegiatan berlangsung interaktif, di mana para peserta dari berbagai ormawa aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan seputar surat-menyurat, pengajuan proposal, hingga penyusunan LPJ. Workshop kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab dan refleksi dari para pemateri.
