Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Utara Tinjau Abrasi di Lhok Pu’uk, Langkah Penanganan Segera Disiapkan
ACEH UTARA – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) bersama Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, SE., MM (Ayah Wa) meninjau langsung kondisi abrasi di kawasan pantai Gampong Lhok Pu’uk, Kecamatan Seunuddon, Minggu (16/11/25).
Kunjungan ini merupakan respons cepat atas laporan masyarakat mengenai abrasi yang semakin memperparah kerusakan permukiman dalam beberapa bulan terakhir.
Turut mendampingi rombongan Ketua Komisi IV DPRK Aceh Utara Bukhari, SE, Ketua Komisi V Razali Juned (Tgk. Jeunib), anggota DPRK Abdullah M. Amin (Tgk. Meulaboh), Teuku Otman (Ayah Ot), serta Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Ir. Jaffar, ST., MT.
Gubernur Aceh Mualem memastikan pemerintah akan mengambil langkah cepat untuk mengatasi kondisi darurat tersebut.
"Insyaallah, penanganan darurat akan segera kita lakukan. Pemerintah Aceh berkomitmen menangani abrasi di Lhok Pu’uk secepat mungkin," tegasnya.
Ia menyebut pemerintah Aceh juga sedang menyiapkan desain penanganan jangka panjang agar kawasan pesisir memiliki perlindungan yang lebih kuat pada masa mendatang.
Bupati Aceh Utara Ayah Wa menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur yang turun langsung meninjau lokasi terdampak.
Ia menjelaskan abrasi yang terjadi telah merusak badan jalan, fasilitas umum, hingga mengganggu aktivitas masyarakat.
"Kehadiran Pak Gubernur memberi harapan besar bagi warga Lhok Pu’uk. Kami berharap proses penanganan bisa segera dimulai," ujar Bupati.
Perangkat Desa Lhok Pu’uk menyampaikan bahwa abrasi sudah berlangsung bertahun-tahun dan semakin parah saat pasang purnama. Sebanyak 38 KK telah kehilangan tempat tinggal, 214 KK berada dalam zona rawan, dan total 475 KK terdampak abrasi di kawasan tersebut.
Mayoritas warga memiliki lahan bersertifikat, dan kerusakan disebut meningkat setelah pemasangan batu gajah di perbatasan Lhok Pu’uk–Matang Puntong pada 2011.
Masyarakat meminta pemerintah segera melakukan penanganan darurat serta pembangunan pengaman pantai secara menyeluruh agar abrasi tidak terus meluas.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memastikan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan instansi teknis terkait demi percepatan penanganan dan penyusunan langkah berkelanjutan bagi kawasan pesisir tersebut.[]
