Kota Lhokseumawe Komitmen Rawat Keberagaman, Toleransi Jadi Pertimbangan Utama di setiap Kebijakan Publik.
KENDARI – Toleransi menjadi pertimbangan utama dalam membuat kebijakan publik di kota Lhokseumawe, sebagai upaya untuk merawat keberagaman.
Hal itu dikatakan Pj. Walikota Lhokseumawe Dr. Imran, M.Si, MA.Cd di sela-swla Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Se-Indonesia di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/4/ 23).
"Untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis maka merawat keberagaman merupakan salah satu tugas penting bagi pimpinan daerah" ungkap Imran.
Dirinya berupaya membangun komunikasi antar kelompok yang beragam di kota Lhokseumawe terutama kelompok Minoritas.
Salah satu upaya yang telah dilakukan menurut Imran yaitu memfasilitasi pertemuan terbuka dan produktif untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antara kelompok-kelompok tersebut.
Dalam masa kepemimpinannya ia senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepentingan bersama untuk memastikan keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan dan harmoni bagi masyarakat.
”Kita akan tetap membangun kebijakan publik yang inklusif dan adil untuk semua warga sehingga dapat meningkatkan stabilitas sosial untuk mencegah ketimpangan yang dapat memicu konflik” tambah Imran.
Kehadiran Imran di Kendari dalam rangka memenuhi undangan kementrian dalam negeri (Kemendagri) yang menggelar Rakornas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Se-Indonesia.
Acara tersebut di buka resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Muhammad Tito Karnavian.
Tema Rakornas kali ini "Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Damai, Aman dan Harmoni".
Para pimpinan daerah berkumpul di sana untuk membangun kesepahaman bersama terhadap berbagai kebijakan dan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi potensi masalah sosial di tengah masyarakat.
Khususnya dalam menciptakan kondisi aman saat pesta demokrasi Pemilu tahun 2024 mendatang.
Mendagri mengajak seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, dan Forkopimda, serta OPD terkait baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Indonesia agar tetap kompak menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian dan harmonisasi di Indonesia.
Tito mengatakan, semakin besar kelompok akan semakin banyak perbedaan dan tentunya potensi konflik akan semakin besar terjadi.
"Jika mau membuat kelompok menjadi solid, maka harus mengangkat persamaan yang ada" pesan Tito mengutip teori manajemen konflik.
Sedangkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI Bahtiar, dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat koordinasi ini sebagai upaya menciptakan iklim kondusif menghadapi Pemilu 2024.
"Dalam konteks hidup bernegara, dimensi sosial budaya sangat berpengaruh pada pembangunan politik dan ekonomi sehingga penting untuk dibahas, apalagi menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2024," pungkasnya. [Adv].
