Lhokseumawe Dukung Penuh Program Kampung Nelayan Merah Putih, Wali Kota Tindak Lanjut ke Kementerian KKP
JAKARTA — Pemerintah Kota Lhokseumawe menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi aktif dalam program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP). Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., melakukan kunjungan resmi ke kantor pusat KKP di Jakarta pada Rabu (09/07/25).
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud, S.P., M.Sc. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam dialog tersebut, Wali Kota Sayuti menyampaikan paparan mengenai potensi kawasan pesisir Lhokseumawe, sekaligus menyatakan kesiapan pemerintah kota dalam mendukung program tersebut secara menyeluruh—meliputi penguatan infrastruktur, pemberdayaan nelayan, serta peningkatan sarana produksi dan distribusi hasil perikanan.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar menjawab kebutuhan nelayan di lapangan, memberikan dampak langsung, dan mendorong perubahan positif jangka panjang di wilayah pesisir kami,” ujar Sayuti.
Sebagai bentuk kesiapan konkret, Pemko Lhokseumawe telah mengusulkan tiga lokasi strategis sebagai titik pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, yaitu:
- Kuala Meuraksa, Difokuskan pada peningkatan akses jalan produksi, penanganan pendangkalan muara, serta pembangunan balai nelayan sebagai pusat interaksi ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.
- Ujong Blang, Diusulkan untuk mendukung pengembangan sektor wisata kuliner berbasis hasil laut, pembangunan cold storage, serta renovasi fasilitas pemilahan ikan guna memperkuat rantai pasok UMKM nelayan.
- Pusong Lama, Diprioritaskan untuk perbaikan fasilitas umum, penataan lingkungan kampung nelayan, dan pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi harian seperti cold storage dan jalan produksi.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota juga menyoroti pentingnya revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pusong Baru yang dianggap memiliki nilai strategis dalam membenahi sistem distribusi dan tata niaga hasil laut secara efisien.
Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri merupakan salah satu prioritas KKP yang mengusung pendekatan terintegrasi—mulai dari penyediaan alat tangkap yang ramah lingkungan, penguatan kelembagaan nelayan melalui koperasi, peningkatan kapasitas SDM, hingga dukungan akses pasar berbasis teknologi digital.
“Kami menyambut baik semangat dan kesiapan Lhokseumawe. Kolaborasi pusat dan daerah seperti inilah yang dibutuhkan untuk membangun sektor kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Machmud.
Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan awal untuk segera menyusun langkah teknis bersama, termasuk pelaksanaan verifikasi lapangan dan penyusunan skema pendampingan oleh tim teknis KKP.
Dengan semangat kolaboratif dan kesiapan daerah, Lhokseumawe diharapkan dapat menjadi salah satu model pengembangan kampung nelayan modern yang mandiri, tangguh, dan memiliki daya saing nasional.
