Mendagri Tinjau Aceh Utara, Bupati Ingatkan Ancaman Krisis Pangan Pascabanjir
ACEH UTARA — Lebih dari sebulan pascabanjir bandang melanda Aceh Utara, ancaman krisis pangan mulai membayangi kehidupan masyarakat di wilayah terdampak. Selain merusak permukiman dan infrastruktur, banjir juga melumpuhkan sistem irigasi pertanian yang menjadi penopang utama ketahanan pangan daerah.
Ancaman tersebut disampaikan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, SE, MM, saat mendampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau salah satu desa terparah terdampak banjir bandang, yakni Gampong Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Selasa (30/12/25). Kunjungan Mendagri ini sempat tertunda sehari dari jadwal awal akibat padatnya agenda nasional.
Peninjauan lapangan turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali, jajaran BNPB, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Utara.
Bupati Aceh Utara yang akrab disapa Ayahwa menegaskan, dampak lanjutan banjir tidak hanya menyangkut kerusakan fisik, tetapi juga berpotensi memicu krisis pangan dalam jangka menengah jika tidak segera ditangani.
“Ancaman yang tak kalah serius adalah krisis pangan. Ini berdasarkan pendataan sementara terhadap kerusakan infrastruktur pertanian,” ujar Ayahwa, Rabu (31/12/25).
Ia menyebutkan, Bendungan Daerah Irigasi (DI) Jambo Aye yang menjadi sumber pengairan utama bagi 10 kecamatan di Aceh Utara dan Aceh Timur mengalami kerusakan serius. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kegagalan panen massal apabila perbaikan tidak segera dilakukan.
“Saat ini sekitar 14 ribu hektare sawah terendam. Petani terancam kehilangan musim tanam, dan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah akan semakin besar,” katanya.
Selain sektor pertanian, banjir bandang juga berdampak besar terhadap infrastruktur umum. Sedikitnya 65 titik jalan dan jembatan dilaporkan rusak, menyebabkan terputusnya akses antarwilayah serta menghambat distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri menyusuri sejumlah titik terdampak banjir. Warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan, mulai dari rumah rusak, sawah yang gagal tanam, hingga akses jalan yang terputus.
Di hadapan wartawan, Tito Karnavian menilai banjir yang melanda Aceh Utara tergolong ekstrem. Ketinggian air bahkan mencapai atap rumah warga, serta melumpuhkan jaringan irigasi yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
Terkait banyaknya kayu besar yang terbawa arus banjir, Mendagri meminta semua pihak tidak berspekulasi. Menurutnya, penilaian penyebab bencana harus didasarkan pada data lapangan yang objektif, mengingat derasnya banjir bandang mampu mencabut pohon-pohon besar hingga ke akar.
Pemerintah pusat, lanjut Tito, berkomitmen memastikan negara hadir bagi masyarakat terdampak. BNPB telah menyalurkan bantuan darurat, mendirikan tenda pengungsian, serta mendorong percepatan pemulihan di wilayah terdampak.
Tenaga Ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara akan segera direalisasikan. Pendataan kerusakan rumah warga telah dilakukan sebagai dasar penyaluran bantuan lanjutan.
Kunjungan Mendagri ke Aceh Utara ini menjadi harapan baru bagi masyarakat, sekaligus ujian komitmen negara untuk memastikan pemulihan pascabanjir berjalan menyeluruh dan menyentuh kebutuhan paling mendasar warga terdampak.[]
