Bupati Laporkan ke Mendagri: Enam Desa Hilang, Aceh Utara Catat Korban Banjir Terbanyak
ACEH UTARA — Kabupaten Aceh Utara tercatat sebagai daerah dengan jumlah korban jiwa terbanyak dalam bencana banjir bandang yang terjadi pada 26 November 2025 di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bahkan, enam desa di wilayah tersebut dinyatakan hilang setelah rumah serta perkebunan warga disapu arus banjir.
Laporan tersebut disampaikan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil saat mendampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian meninjau lokasi terdampak banjir di Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Selasa (30/12/25).
“Hingga saat ini, jumlah korban jiwa mencapai 215 orang, sementara enam orang lainnya masih dinyatakan hilang,” ujar Bupati Aceh Utara yang akrab disapa Ayahwa.
Menurutnya, angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan daerah terdampak banjir lainnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain korban jiwa, enam desa di Aceh Utara mengalami kerusakan sangat parah hingga praktis hilang, tertimbun lumpur dan material banjir.
Kondisi tersebut menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal sekaligus mata pencaharian. Permukiman rata dengan tanah, sementara lahan perkebunan dan pertanian rusak berat.
Mendagri Tito Karnavian tampak terkejut mendengar laporan tersebut saat menyaksikan langsung kerusakan parah di pedalaman Aceh Utara, salah satu wilayah yang terdampak paling serius. Ia menyusuri kawasan permukiman yang porak-poranda, melihat rumah warga yang rusak berat, serta infrastruktur desa yang lumpuh total.
Dalam kesempatan itu, Ayahwa juga menyampaikan kisah pilu para penyintas banjir bandang. Banyak warga terpaksa bertahan hidup dengan naik ke atap rumah, bahkan memanjat pohon selama beberapa hari untuk menghindari derasnya arus banjir.
“Anak bapak ini empat hari empat malam bertahan di atas pohon,” ujar Ayahwa sambil menunjuk salah seorang warga yang selamat.
Warga tersebut mengaku ketinggian air saat banjir mencapai enam hingga tujuh meter. Kondisi itu membuat banyak warga tidak sempat menyelamatkan diri dan akhirnya menjadi korban.
Menanggapi laporan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah hadir di Aceh Utara dan akan terus menyalurkan bantuan secara bertahap guna mendukung pemulihan wilayah terdampak.
“Kita terus bersama-sama membantu pemulihan Aceh Utara,” ujar Tito.
Sebagai langkah lanjutan, Mendagri juga menyampaikan bahwa pada 3 Januari 2026 mendatang, ratusan praja dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan dikerahkan ke Aceh Utara. Para praja tersebut akan membantu pembersihan lumpur, normalisasi lingkungan, serta mengaktifkan kembali roda pemerintahan desa yang lumpuh akibat bencana.[]
