Sekjend BEM Unimal: Kenaikan tarif PPN hanya akan memperburuk situasi Ekonomi Rakyat”

LHOKSEUMAWE - Pemerintah dinilai tak bijaksana, menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik 12 persen justru saat ekonomi masyarakat tidak stabil.
Kritik itu disampaikan Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh (Sekjend BEM Unimal) Zulfikar, dalam rilisnya yang dikirimkan ke marjinal.id, Selasa, (31/12/24).
Ia sangat menyesali sikap pemerintah tersebut, kenaikan PPN 12 persen bukan hanya soal tambahan angka di atas kertas, tetapi secara langsung melemahkan daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada di kalangan bawah apalagi menurut data BPS 2023 rata-rata pendapatan rakyat indonesia masih berkisar pada Rp. 4,8 juta perbulan (BPS 2023), kebijakan ini berpotensi memperluas dan memperdalam jurang ketimpangan ekonomi.
Lanjut Zulfikar, rata-rata estimasi pengeluaran rumah tangga tahun 2023, meski tarif PPN masih 11%, beban pajak yang ditanggung oleh konsumen miskin mencapai 5,56% dari pengeluaran mereka, sementara konsumen kelas atas hanya menanggung 6,54%. justru dengan kenaikan PPN 12% akan memberikan dampak besar bagi kalangan masyarakat rentan.
"Hal ini justru mempertajam wajah pemerintah dalam menindas rakyat" Ujarnya.
Ditambahkan, kebijakan kenaikan PPN 12% di tanggal 1 Januari 2025, merupakan sebuah kado yang berisi mawar merah berduri bagi rakyat dengan dalih sebuah perubahan besar, seolah-olah kado kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.
Namun menurut Sekjend BEM Unimal Kebijakan ini justru berdampak mundur bagi ekonomi masyarakat kelas bawah dan melemahkan daya beli masyarakat.
"Mestinya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan sebaliknya malah memperdalam jurang ketimpangan ekonomi, maka sebaiknya pemerintah segera membatalkan kenaikan PPN 12 persen " Pungkas Zulfikar.