Transisi Kepala Daerah di Aceh Jadi Topik Diskusi Yang di Gelar SMNI
LHOKSEUMAWE - Serikat Mahasiswa Nasional Indonesia (SMNI) menggelar diskusi publik dengan tema ” Problematika Pelaksanaan Tugas Dalam Masa Transisi Kepala Daerah di Aceh,” di salah satu caffe di Kota Lhokseumawe. Minggu (27/03/2022.
"Tujuan diskusi ini untuk menyampaikan pendapat masyarakat dan pemuda terkait kekosongan masa jabatan kepala daerah di Aceh yang akan berakhir pada Juli mendatang" ungkap ketua SMNI Beni Murdani dalam rilisnya yang dikirimkan ke redaksi marjinal.
Beni menjelaskan, mengingat pemilihan kepala dearah (PILKADA) nasional di laksanakan pada 27 November 2024 maka akan terjadi transisi kepemimpinan selama 2,5 tahun, ini sejarah baru Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2021 Kementrian Dalam Negeri akan menunjuk pejabat sementara (Pjs). Amanah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tugas Pjs adalah untuk menyukseskan pemilhan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.
“Posisi Kepala Daerah di Aceh bukan hanya menjadi perhatian politisi namun juga menjadi perhatian masyarakat Aceh karena ini berdampak kepada masa depan masyarakat itu sendiri. Siapapun yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah orang yang mengerti akan permasalahan Aceh, kearifan lokal sehingga bisa membawa Aceh yang lebih baik kedepan” lanjut Beni.
Maka dari itu kualitas pelaksana tugas, sosok yang mengenal daerah, masalah, pontesi, sehingga dapat diperbaiki menjadi lebih baik salah satunya di Aceh masalah penghapusan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), dan angka kemiskinan yang sangat tinggi, harap Beni.
Hadir dalam diskusi tersebut anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten ( DPRK Aceh Utara) Nazaruuddin, Akademisi Unimal Kamaruddin, Penggiat Sosial Khaidir, Bendahara Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI Aceh) Baihakki, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh, Organisasi kepemudaan, Organisasi Mahasiswa dan Organisasi sosial masyarakat. [redaksi25]
