Aceh Utara Terima Rp140 Miliar untuk Perbaikan Tanggul dan Irigasi Pascabanjir
ACEH UTARA – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp140 miliar dari Transfer Keuangan Daerah (TKD) Pemerintah Aceh untuk perbaikan tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat banjir hidrometeorologi pada November 2025 lalu.
Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayah Wa, mengatakan anggaran tersebut akan difokuskan untuk pemulihan infrastruktur pengendali banjir dan irigasi di sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Aceh Utara.
"Aceh Utara mendapat Rp140 miliar dari TKD Aceh untuk perbaikan tanggul dan irigasi yang rusak. Sisanya nanti akan dianggarkan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS),” ujar Ayah Wa kepada wartawan, Selasa (26/5/26).
Menurutnya, saat ini Pemkab Aceh Utara terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera I guna mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur yang mengalami kerusakan. Sementara itu, tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Utara telah menyelesaikan verifikasi lapangan untuk memetakan titik-titik kerusakan prioritas.
Ia menyebutkan, proyek perbaikan tanggul dan jaringan irigasi kini telah memasuki tahap tender dan diharapkan pekerjaan fisik dapat segera dimulai dalam waktu dekat.
“Proses tender sedang berjalan. Kami berharap seluruh tahapan administrasi dapat berjalan lancar sehingga pekerjaan di lapangan bisa dimulai pada Juni 2026,” katanya.
Kerusakan infrastruktur akibat banjir, lanjut Ayah Wa, sempat mengganggu aktivitas pertanian masyarakat di sejumlah kecamatan, terutama di kawasan pesisir dan dataran rendah.
Selain menghambat distribusi air ke sekitar 12.000 hektare lahan persawahan, kerusakan tanggul juga meningkatkan risiko terjadinya banjir susulan apabila tidak segera ditangani.
Berdasarkan data Dinas PUPR Aceh Utara, dana Rp140 miliar tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah pekerjaan prioritas, meliputi perbaikan tanggul kritis dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menopang kawasan sentra produksi pangan serta wilayah permukiman padat penduduk.
“Kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Aceh dan Balai Wilayah Sungai agar pemulihan infrastruktur yang terdampak dapat dilakukan secara menyeluruh. Langkah ini penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman banjir berulang,” pungkasnya.[]
