Enam Bulan Pascabanjir, Transparansi Dana Bantuan di Aceh Utara Dipertanyakan
ACEH UTARA – Enam bulan pascabanjir bandang yang melanda Aceh Utara pada akhir November 2025 lalu, transparansi pengelolaan dana bantuan dari luar daerah masih menjadi sorotan. Hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara belum memaparkan secara terbuka jumlah maupun rincian bantuan keuangan yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Hal tersebut mencuat saat Pemkab Aceh Utara menggelar pertemuan bersama insan pers di Oproom Kantor Bupati, Landing, Lhoksukon, Selasa (26/5/26).
Dalam pertemuan itu, data terkait bantuan dari pemerintah daerah lain tidak dipaparkan kepada publik.
Padahal, pada pertemuan sebelumnya yang digelar 16 Februari 2026 lalu, Pemkab sempat menampilkan data kerusakan infrastruktur akibat banjir secara rinci melalui layar LED display.
Namun kali ini, perkembangan kondisi pascabanjir juga tidak ditampilkan.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil atau Ayahwa, didampingi Sekda Dayan Albar, Asisten I Setda Dr Fauzan, Plt Kepala Pelaksana BPBD Fauzan, Kepala Dinas Kominfosa Halidi, dan Juru Bicara Pemkab Muntasir Ramli.
Usai kegiatan, saat ditanya mengenai total bantuan keuangan dari luar daerah yang telah diterima, Bupati Ayahwa tidak memberikan penjelasan rinci dan meminta wartawan menanyakan langsung kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
“Jangan ditanya itu. Sudah saya bilang sebelumnya, coba ditanyakan sama Pak Nazar. Itu ada dari kabupaten mana saja semua tertera detail. Koordinasi terus dengan pihak keuangan, karena di sana mendetail sekali. Kalau saya sampaikan nanti dikhawatirkan ada yang keliru,” ujar Ayahwa.
Meski demikian, Ayahwa mengungkapkan salah satu bantuan terbesar berasal dari Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan nilai sekitar Rp30 miliar. Dana tersebut direncanakan untuk pembelian lahan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir bandang.
“Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun yang telah memberikan bantuan sekitar Rp30 miliar. Dana tersebut kemungkinan akan digunakan untuk membeli tanah pembangunan hunian tetap bagi korban banjir yang kehilangan tempat tinggal,” katanya.
Menurut Ayahwa, pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi korban banjir telah selesai dikerjakan. Saat ini pemerintah fokus pada pembangunan hunian tetap dengan dukungan dari pemerintah pusat.
Sementara itu, perbaikan tanggul irigasi di sejumlah wilayah terdampak banjir juga disebut telah memiliki alokasi anggaran dan kini memasuki proses tender.
“Sekarang lagi proses tender untuk seluruh sungai yang terdampak banjir bandang di Aceh Utara,” pungkasnya.[]
