Untuk meningkatkan layanan publik, Lhokseumawe akan segera membangun layanan Digital berbasis masyarakat 

JAKARTA – Pemerintah Kota Lhokseumawe akan segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

”Melalui SPBE, akan memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan publik. Ini tentunya akan menghematkan biaya dalam proses administrasi karena proses administrasi dapat dilakukan secara online dan tidak memerlukan proses manual” Ungkap Pj. Walikota Lhokseumawe, Dr. Drs. Imran. M.Si., MA., Cd., Senin (20/3/23) saat menghadiri kegiatan Digital Goverment Award Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Summit 2023 di Hotel Kempinski Grand Ballroom Jakarta.

Untuk mewujudkan hal itu Kota Lhokseumawe akan membangun layanan digital berbasis masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik ke arah yang lebih baik.

Menurut Imran dengan penerapan SPBE akan terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas bahkan proses pemerintahan bisa diawasi secara langsung oleh masyarakat.

Masyarakat bisa memantau secara real-time proses pemerintahan dari perencanaan hingga penganggaran sebuah program sehingga apabila ada sesuatu yang mencurigakan bisa dilaporkan langsung.

Kehadiran Imran di Jakarta untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi percepatan implementasi SPBE yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres No 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam arahannya mengatakan bahwa SPBE menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam melayani publik.

“Tidak ada rumusnya pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah tanpa teknologi, tanpa digitalisasi. Itu kuncinya !, etika negara indeks SPBE-nya bagus, maka kemudahan berusahanya bagus, artinya pelayanan investasinya bagus indeks persepsi korupsinya dan penegakan hukum juga bagus,” ujar Anas.

Anas meyampaikan,  jumlah komplain terkait layanan digital pemerintah sejak 2020-2022 yang mencapai 10.799 komplain.  Di antara komplain itu adalah protes warga yang harus mengisi data berulang-ulang,  data yang sudah di isi di aplikasi sebelumnya masuk ke aplikasi lain yang sektornya berkaitan disuruh isi data lagi.

Untuk mempercepat terwujudnya penerapan SPBE sebelumnya Pj. Walikota Lhokseumawe juga telah melakukan kunjungan kerja ke Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang pada Februari lalu.

Keseriusan itu juga dilakukan dengan melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Bupati Sumedang sebagai bentuk komitmen dan titik awal pemantapan langkah guna mempercepat upaya penataan birokrasi dan kinerja yang berbasis elektronik di Pemerintah Kota Lhokseumawe. [ADV]