DPRK Aceh Utara Desak Pengawasan Program MBG Diperketat: “Jangan Hanya Kejar Laba”
Aceh Utara — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Utara kembali menjadi sorotan setelah tiga murid SD di Matangkuli dikabarkan sakit usai menyantap menu dari program tersebut.
Peristiwa ini menjadi peringatan bahwa penyediaan makanan bergizi bagi siswa bukan hanya soal gratis, tetapi juga harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRK Aceh Utara, Jirwani alias Nek Jir, pada Jumat (3/10/25), menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG harus ditingkatkan secara serius.
“Program ini sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat, tapi jangan sampai makanan yang disajikan justru membahayakan anak-anak. Pengawasan harus diperketat agar tidak ada kasus serupa terulang,” ujarnya.
Jirwani menyebutkan, DPRK Aceh Utara tetap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG, namun menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan kualitas program berjalan sesuai ketentuan.
“Perlu keterlibatan dari aparat kepolisian, pihak kodim, hingga Dinas Pendidikan untuk memantau proses pelaksanaan di lapangan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar pengawasan dimulai sejak tahap awal, yakni proses pengadaan bahan baku. Barang yang digunakan harus sesuai standar dan tidak boleh hanya mempertimbangkan harga murah.
“Kalau rantai penyedia terlalu panjang, kualitas bahan bisa menurun. Akibatnya, gizi hilang dan malah berisiko bagi kesehatan,” jelasnya.
Selain itu, Jirwani menekankan pentingnya memastikan bahan makanan yang digunakan di dapur tidak kedaluwarsa serta memperhatikan kondisi khusus masyarakat, seperti pantangan atau alergi terhadap makanan tertentu.
“Contohnya, ada bahan yang tidak boleh dicampur dengan susu atau dikonsumsi bersamaan dengan jenis makanan lain,” katanya.
Ia juga meminta agar program MBG melibatkan tenaga ahli gizi yang benar-benar memiliki kompetensi dan latar belakang profesional di bidangnya.
“Ahli gizi tidak boleh asal tunjuk. Harus orang yang benar-benar paham kebutuhan gizi anak sekolah,” tegasnya.
Lebih jauh, Jirwani menyarankan agar pelaksanaan dapur MBG dipercayakan kepada warga lokal Aceh Utara, bukan pihak luar daerah.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat setempat akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.
“Kalau penyedianya dari luar, mereka cenderung hanya mengejar keuntungan. Tapi kalau warga setempat yang mengelola, mereka lebih peduli dan mudah diawasi,” ujarnya.
DPRK Aceh Utara berharap, dengan pengawasan yang ketat dan keterlibatan semua pihak, program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak sekolah di daerah tersebut.
Sebelumnya, tiga siswa SDN 6 Matangkuli sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas setelah mengalami gejala mual dan muntah usai menyantap menu MBG sekitar pukul 10.00 WIB.
Pihak berwenang kini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. [ ]
