HMI Badko Aceh Desak Presiden Prabowo Atensi Masalah Irigasi Krueng Pase
LHOKSEUMAWE – Presiden Prabowo Subianto sejak awal kepemimpinannya menegaskan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional. Petani ditempatkan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan agenda besar tersebut. Namun, kenyataan berbeda dialami para petani di Aceh Utara, daerah yang dikenal sebagai lumbung padi dengan lebih dari 60 persen warganya bergantung pada sektor pertanian.
Sejak 2020, ribuan petani di delapan kecamatan di Aceh Utara — Meurah Mulia, Nibong, Samudera, Syamtalira Aron, Tanah Luas, Syamtalira Bayu, Matangkuli, dan Lhoksukon — serta satu kecamatan di Kota Lhokseumawe, kesulitan membajak sawah. Pasalnya, Bendungan Krueng Pase yang selama ini menjadi sumber utama irigasi mengalami kerusakan berat dan tidak lagi berfungsi optimal. Akibatnya, lebih dari lima tahun masyarakat kehilangan musim tanam, sehingga tak dapat berkontribusi pada program ketahanan pangan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum HMI Badko Aceh, Muhammad Fadli, S.H., CPLA, yang juga putra Aceh Utara, menyampaikan keterangannya kepada tim marjinal, Kamis (28/8/25).
“Sejak empat tahun terakhir, bendungan itu tidak berfungsi optimal karena mengalami kerusakan berat. Ketiadaan air menyebabkan ribuan petani kehilangan musim tanam secara berulang,” ujarnya.
Fadli menjelaskan, pemerintah pusat sebenarnya sudah menyalurkan dana APBN untuk rehabilitasi Krueng Pase melalui Kementerian PUPR. Tahap pertama proyek dikerjakan PT Rudi Jaya asal Sidoarjo dengan kontrak senilai Rp 44,8 miliar pada 12 Oktober 2021. Namun proyek tersebut gagal rampung hingga batas waktu 30 Desember 2022, sehingga kontrak diputus.
“Akibat keterlambatan itu, lahan pertanian di kawasan irigasi Krueng Pase tidak bisa ditanami secara maksimal sejak 2021. Bahkan sebelum proyek dimulai pun, jaringan irigasi sudah bermasalah,” ungkapnya.
Proyek kemudian dilanjutkan oleh kontraktor baru, PT Casanova Makmur Perkasa, dengan nilai kontrak Rp 22,8 miliar. Targetnya rampung pada 2025, namun progres di lapangan dinilai masih jauh dari harapan masyarakat. Padahal, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I sempat menjanjikan bendungan bisa beroperasi awal tahun ini.
“Proyek ini sangat vital karena mengairi 9.174 hektare sawah. Tertundanya penyelesaian menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kami perkirakan kerugian mencapai lebih dari Rp 250 miliar per musim tanam, atau total Rp 2,5 triliun dalam lima tahun terakhir,” tegas Fadli.
Dengan produktivitas padi rata-rata 5,5 ton per hektare, petani Aceh Utara umumnya memperoleh pendapatan sekitar Rp 27,5 juta per hektare per musim. Dalam kondisi normal, mereka bisa menanam dua kali setahun. Namun, akibat irigasi yang tak berfungsi, lebih dari sepuluh musim tanam sudah terlewat tanpa hasil.
“Kami meminta Presiden Prabowo memberi perhatian khusus agar proyek rehabilitasi Krueng Pase ini benar-benar diselesaikan. Korban dari keterlambatan ini adalah masyarakat kecil yang hidup dari pertanian. Ini jelas menghambat program ketahanan pangan pemerintah pusat. Kami juga mendorong agar aparat penegak hukum memeriksa perusahaan sebelumnya yang gagal menuntaskan pekerjaan,” pungkas Fadli.
