Kepala BKKBN Pusat Berkunjung Ke Lhokseumawe, Kasus Stunting di Propinsi Aceh Ketiga Tertinggi Tingkat Nasional
LHOKSEUMAWE – Stunting masih menjadi masalah kesehatan yang serius di propinsi Aceh, data Studi Status Kesehatan Gizi (SSKG) Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (RI) tahun 2021 menunjukan Prevalensi angka stunting di Propinsi ini mencapai 33, 2 persen turun 2 persen pada tahun 2022 menjadi 31 persen, artinya setiap 100 balita 31 orang diantaranya mengalami stunting.
Walaupun persentasenya turun, dari 34 Propinsi, Aceh masih berada pada peringkat ketiga tertinggi nasional setelah NTT dan Sulawesi Barat. hal itu di sampaikan Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, saat berkunjung ke Lhokseumawe, Rabu (11/1/23)
Hasto disambut Pj. Walikota Lhokeumawe Imran, bersama pejabat daerah diantaranya Sekretaris Daerah T. Adnan, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Maxsalmina, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kepala Bapeda Mulyanto dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyyat (PUPR), Safaruddin.
Di ruang kerja Pj. Walikota Lhokseumawe Hasto didampingi, Direktur Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Ahli Utama, Irma, Kepala Bina Keluarga Balita, Fatonah , Direktur Analisis Dampak Kependudukan, Faharuddin, Direktur Akses dan Pelayanan KB , Zamhir Setiawan dan Kepala BKKBN Aceh Sahidal Kastri.
Diskusi yang berlangsung sekitar 60 menit itu membahas perkembangan Stunting secara nasional, propinsi Aceh dan Kota Lhokseumawe. Prevalensi stunting diLhokseumawe sebesar 27,4 persen.
“Prevalensi stunting Indonesia saat ini turun dari sebelumnya menjadi 24,40 persen, target presiden 2024 menjadi 14 Persen” pesan Hasto.
Menurut Hasto pola pikir (mindsite) dan perilaku hidup masyarakat masih menjadi kendala utama dalam masyarakat Aceh untuk menurunkan angka stunting, karena itu ia sepakat dengan strategi walikota Lhokseumawe mengawali penyelesaian masalah stunting dengan mendapatkan data yang akurat
“Pengukuran yang presisi akan menghasilkan data yang pasti, data yang pasti, maka akan menghasilkan treatmen yang benar, meskipun itu pahit, artinya bisa jadi datanya naik, itu gak masalah yang penting benar, itu yang harus dilakukan sebagai langkah awal” jawab Hasto saat ditanya wartawan tentang strategi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi stunting, usai pertemuan dengan pejabat terkait.
“Besok saya ada pertemuan (kamis, 12/1/23) dengan tujuh kepala daerah, walikota dan bupati di Bener Meriah, Saya minta agar angkanya dipastikan, di audit angka rilnya. Sehingga bisa diberi stimulus yang benar untuk menurunkan angka stunting ini,” kata Hasto.
Untuk Kota Lhokseumawe pemerintah Pusat akan memberi dana stimulus sebesar 2 milyar sebagai oeprasional untuk mengatasi stunting dan mencapai target 14 persen pada 2024. Dana tersebut akan berbeda jumlahnya di setiap daerah sesuai dengan jumlah penduduk.
Senada dengan kepala BKKN, Imran menyampaikan masalah utama yang dihadapinya dalam penurunan angka stunting di Lhokseumawe adalah Mindset dan perilaku masayarakat.
"Anak yang dilahirkan dengan tinggi badan tidak normal amsih dianggap hal biasa di tempat kita" kata Imran.
Selain pendataan yang akurat, Imran juga mulai menggalakan perbaikan gizi dan peningkatan pelaksanaan imunisasi, pemko Lhokseumawe terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat , karena masyarakat kita disini, masalah prilaku dan budayanya perlu diberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan apa itu stunting, kekurangan gizi dan imunisasi.
“Saat saya turun ke amsayrakat di empat kecamatan masiha da yang menanyakan, apakah imunisasi halal atau haram? makanya untuk merubah pemahaman itu tadi kita gunakan tokoh agama untuk melakukan sosialisasi “ kata Imran.
Saat ini Kota Lhokseumawe sudah menyebar 204 orang petugas pendamping keluarga di 68 desa. Dalam diskusi dengan BKKBN pusat di singgung bahwa mereka nantinya akan diberikan insentif. [adv]
