Penanganan Banjir Aceh Utara Memasuki Hari ke-35, Wabup Tarmizi Tekankan Akurasi Data dan Perencanaan
LHOKSEUMAWE – Penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara telah memasuki hari ke-35. Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, meminta seluruh pihak terkait memastikan keakuratan data dampak bencana serta segera menyiapkan dokumen perencanaan perbaikan infrastruktur pascabanjir.
Hal tersebut disampaikan Tarmizi dalam Rapat Evaluasi Masa Tanggap Darurat Bencana Banjir yang digelar di Pendopo, Selasa (30/12/25).
Dalam rapat tersebut, Tarmizi terlebih dahulu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, hingga instansi vertikal yang terus bekerja di lapangan sejak awal bencana.
“Terima kasih kepada semua pihak yang sejak awal bencana hingga hari ini, sudah 35 hari, terus bekerja di lapangan tanpa lelah,” ujar Tarmizi.
Ia menyampaikan bahwa dampak banjir dirasakan hampir di seluruh wilayah Aceh Utara. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan data yang benar-benar valid, terutama terkait rumah warga yang terdampak.
“Data jangan ada yang tidak siap, khususnya data rumah. Ini sangat penting untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk koordinasi dengan BNPB terkait penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak,” tegasnya.
Selain pendataan, Tarmizi juga menyoroti kondisi fasilitas umum yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Sejumlah akses jalan, tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas publik lainnya masih dipenuhi lumpur akibat banjir.
“Kita masih melihat banyak jalan, masjid, sekolah, dan fasilitas umum yang berlumpur dan belum tertangani secara maksimal,” katanya.
Secara khusus, Kecamatan Sawang disebut sebagai salah satu wilayah terdampak terparah. Di wilayah tersebut terdapat tujuh desa dengan tingkat kerusakan tinggi, bahkan ada desa yang dinyatakan hilang akibat terjangan banjir.
“Data orang hilang harus benar-benar konkret, jangan simpang siur. Begitu juga dengan penyediaan tenda sementara, semuanya harus segera dilakukan dan terdata dengan baik,” ujar Tarmizi.
Ia menegaskan bahwa selain pendataan, pemerintah daerah harus segera menyiapkan dokumen perencanaan perbaikan infrastruktur agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Anggota DPRK Aceh Utara, Tajuddin, mengusulkan agar masa tanggap darurat diperpanjang satu kali lagi dan menjadi perpanjangan terakhir.
“Kita perlu perpanjang sekali lagi dan untuk terakhir. Saat ini kita sedang menghadapi musibah, sehingga semua pihak perlu menahan diri agar situasi di lapangan tetap kondusif,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak warga kehilangan mata pencaharian akibat banjir, bukan karena faktor kemauan, melainkan karena lumpuhnya aktivitas ekonomi.
“Mata pencaharian masyarakat hilang akibat bencana ini. Semua yang terdampak harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa potensi curah hujan ringan hingga lebat masih berpeluang terjadi di Aceh Utara. BMKG mengimbau seluruh pihak dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan bencana susulan.
Perwakilan BNPB, Edi, menyampaikan bahwa pembukaan akses serta pembersihan lumpur masih terus dilakukan di lapangan. Ia menekankan pentingnya pendataan langsung dari tingkat desa.
“Pendataan harus dihimpun dari geuchik, camat, dan seterusnya agar benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Utara, unsur Muspida, para asisten, kepala OPD, kabag, camat, serta perwakilan dari BNPB, BMKG, Telkom, dan PLN.
Pemerintah daerah berharap melalui evaluasi ini, penanganan darurat hingga proses pemulihan pascabencana di Aceh Utara dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan tepat sasaran.[]
