Lhokseumawe Jadi Lokasi Pembangunan Onshore Receiving Facility (ORF) Migas Blok Andaman
BANDA ACEH – Kota Lhokseumawe secara resmi ditetapkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas darat (Onshore Receiving Facility/ORF) untuk pengolahan minyak dan gas dari Blok Andaman, terutama dari Sumur Tangkulo 1. Keputusan penting ini dihasilkan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, dengan melibatkan sejumlah pemangku kebijakan sektor energi nasional maupun daerah.
Penetapan ini menandai langkah maju bagi Aceh dalam memperkuat peran strategisnya dalam rantai industri migas nasional. Pembangunan ORF tak hanya membuka pintu investasi baru, tetapi juga diharapkan menyerap tenaga kerja lokal dan memicu percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan utara Aceh.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia Abdulla Bu Ali, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar, serta perwakilan dari SKK Migas, Kementerian ESDM, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Harbour Energy, dan instansi terkait lainnya. Hadir pula tokoh migas asal Aceh, Azhari Idris, yang kini menjabat sebagai Kepala SKK Migas wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, SH., MH menyampaikan komitmen kuat agar proyek strategis ini turut memberdayakan masyarakat lokal. Ia meminta agar minimal 80 persen tenaga kerja tetap yang akan mengoperasikan ORF berasal dari Aceh, khususnya Lhokseumawe. Untuk itu, menurut Sayuti, pelatihan teknis harus dilakukan sejak awal dan biayanya ditanggung oleh kontraktor pelaksana dengan persetujuan SKK Migas.
"Partisipasi tenaga kerja lokal tidak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat, tetapi juga penting untuk membangun rasa kepemilikan sosial atas proyek ini," ujar Sayuti. Ia mencontohkan pengalaman di Blok A, Aceh Timur, di mana pemuda-pemuda lokal diberi pelatihan di Cepu sebelum dipekerjakan oleh Medco secara permanen.
Sayuti juga mengusulkan agar warga sekitar dilibatkan dalam layanan pendukung seperti keamanan, katering, kebersihan, dan sektor outsourcing lainnya. Ia meminta agar rekrutmen dilakukan secara transparan dengan keterlibatan DPMPTSP dan Dinas Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
Sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah, Kota Lhokseumawe juga telah menyiapkan program pelatihan keahlian di sektor migas yang akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dalam industri energi.
Sayuti juga mendorong agar kontraktor lokal dan BUMD, khususnya PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL), dilibatkan dalam fase Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Hal ini dinilai penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan mendukung keberhasilan proyek.
Tak kalah penting, Sayuti menekankan perlunya pengelolaan Participating Interest (PI) yang adil dan sesuai regulasi Kementerian ESDM, agar Aceh mendapatkan manfaat optimal dan berkelanjutan dari kekayaan sumber daya alamnya.
Sementara itu, Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang ditunjukkan oleh Pemerintah Aceh dan Kota Lhokseumawe. Ia menegaskan kesiapan Mubadala untuk menjalin kemitraan erat demi kelancaran dan keberhasilan proyek. "Kami sangat menghargai semangat kolaboratif ini dan siap bekerja sama untuk mewujudkan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkapnya.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor migas harus dikelola dengan tanggung jawab tinggi agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan rakyat Aceh.
Dalam forum tersebut juga dibahas peluang menjadikan Lhokseumawe sebagai shorebase untuk mendukung kegiatan logistik proyek migas lepas pantai di wilayah utara Aceh. Jika rencana ini terealisasi, maka Lhokseumawe akan semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis energi di Aceh.
