Mahasiswa Soroti Lambannya Pengoperasian Bendung Krueng Pase
ACEH UTARA — Lambannya pengoperasian Bendung Irigasi Krueng Pase terus menuai sorotan. Kalangan mahasiswa menilai kondisi tersebut bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya petani.
Diketahui, bendung tersebut jebol akibat banjir pada akhir 2020. Sejak dimulainya proyek rehabilitasi pada 2021 dengan anggaran miliaran rupiah, hingga kini fasilitas irigasi itu belum juga difungsikan.
Proyek awal dikerjakan PT Rudi Jaya Jatim sejak Oktober 2021 dengan nilai kontrak sekitar Rp44,8 miliar. Namun pekerjaan tersebut tidak rampung hingga kontraknya diputus pada 2023.
Selanjutnya, proyek dilanjutkan oleh PT Casanova Makmur Perkasa dengan nilai kontrak sekitar Rp22,8 miliar untuk periode 2024–2025.
Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Mahasiswa Pasee Aceh (FKM Pasee Aceh), Maulana Fikri Saputra, menegaskan pemerintah tidak boleh terus beralasan pada kendala administratif maupun teknis tanpa kejelasan.
“Ini bukan sekadar soal proyek selesai atau tidak, tetapi menyangkut tanggung jawab. Ketika anggaran sudah digunakan, namun manfaatnya belum dirasakan masyarakat, maka itu patut dipertanyakan,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah dinilai belum menunjukkan kepekaan terhadap kondisi petani yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sementara petani harus berhadapan dengan ketidakpastian musim, ketersediaan air irigasi justru belum terjamin.
“Petani tidak butuh janji, yang dibutuhkan adalah kepastian air untuk sawah mereka,” katanya.
Sejumlah peninjauan lapangan oleh pemerintah sebelumnya telah dilakukan. Pada 2023, penjabat bupati sempat meninjau lokasi dan menjanjikan percepatan penyelesaian. Kemudian pada Agustus 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera I juga melakukan peninjauan dan menargetkan bendung mulai berfungsi pada awal 2026.
Terbaru, Februari 2026, Bupati Aceh Utara kembali meninjau lokasi dan menyampaikan rencana pengoperasian setelah Idul Fitri, termasuk uji coba aliran air. Namun hingga kini, bendung tersebut belum juga difungsikan.
Kondisi ini berdampak pada sejumlah wilayah pertanian seperti Kecamatan Matangkuli, Syamtalira Aron, Syamtalira Bayu, hingga Tanah Luas yang selama ini dikenal sebagai daerah lumbung padi.
Mahasiswa pun mendesak pemerintah untuk lebih terbuka terkait kendala yang dihadapi serta menyampaikan kepastian waktu penyelesaian.
“Jika memang ada hambatan, sebaiknya disampaikan secara terbuka kepada publik. Evaluasi juga perlu dilakukan agar persoalan ini tidak terus berlarut,” demikian disampaikan.[]
