Marlinda Puteh, Lantik Ketua FPPI Aceh
BANDA ACEH - Ketua Umum Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia ( FPPI), Dr Hj Marlinda Irwanti, S.E., M.Si, melantik Hj. Asmanah, S.Ag., Ph.D, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPPI Provinsi Aceh Periode 2023-2028 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Minggu (27/8/23) siang.
Sekitar 400 orang anggota dan pengurus FPPI dari dari se-Indonesia ikut menyaksikan pelantikan tersebut baik secara Luring maupu daring (online).
Hadir juga dalam pelantikan itu, Plt. Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Menko Perekonomian, Dr Ferry Irawan SE, MSE, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Prof Dr Abdullah Puteh MSi, Pj. Gubernur Aceh yang diwakili Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, serta perwakilan Bank Syariah Indonesia Regional I Aceh, perwakilan Bank Aceh Syariah, juga perwakilan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM).
Dari kalangan DPRA, hadir Hj. Darwati A Gani, SE, mantan ketua DPRA, Drs H Muhammad Yus dan mantan Sekda Aceh semasa Abdullah Puteh menjabat Gubernur Aceh (2000-2004), Thantawi Ishak SH, MM.
Pelantikan ketua dan pengurus DPD FPPI Aceh dilaksankan bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-14 FPPI yang baru diperingati tanggal 25 Agustus 2023 di titik Nol Kota Sabang
Marlinda menjelaskan, FPPI didirikan pada tanggal 17 Agustus 2009 di Jakarta oleh para pendiri yang memiliki komitmen kuat untuk memajukan hak-hak perempuan dan mewujudkan kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan, bentuknya badan usaha perkumpulan yang fokus pada perjuangan kesetaraan gender dan peningkatan peran perempuan di berbagai aspek.
Organisasi ini mengusung prinsip kesetaraan dan memiliki visi untuk meningkatkan martabat perempuan melalui peningkatan pendidikan, usaha, dan pengembangan diri.
“ Misi FPPI mencakup berbagai bidang, termasuk mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan, meningkatkan kapasitas kerja perempuan melalui pendidikan dan pelatihan, mencari peluang ekonomi bagi perempuan, memperjuangkan keadilan dan hak-hak perempuan dalam hukum dan hak asasi manusia” kata Marlinda dalam sambutannya.
Selain itu FPPI juga antidiskriminasi, dengan lima fokus utama yaitu antisubordinasi, antimarginalisasi, anti pelabelan negatif, antitindakan kekerasan terhadap perempuan, dan anti-double burden (anti beban ganda).
Program kerjanya terdiversifikasi, meliputi bidang organisasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, dan lingkungan hidup yang berupaya melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan hingga pendidikan politik dan kesadaran lingkungan.
Dalam peringatan HUT-nya ke 14 (25/8/23) di Kota Sabang FPPI menggelar berbagai kegiatan diantaranya penyerahan santunan untuk anak yatim, gotong royong membersihkan pantai, deklarasi pemilu damai, dan upacara pengibaran bendera Merah Putih serta bendera FPPI di Tugu Nol Kilometer Indonesia.
Hari berikutnya (26/8/23) FPPI Aceh bekerja sama dengan Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian perekonomian Republik Indonesia dan DPD RI melaksanakan kegiatan Sosialiasi Inklusi Keuangan bagi perempuan, Pemuda dan UMKM di Aceh.
Pelantikan Pengurus FPPI Aceh (27/8/23) merupakan puncak acara yang dirangkai dengan penandatanganan MoU dengan pihak perbankan dan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).
Dikesempatan yang sama juga launcing Program " Mujahidah Malahayati" program ini nanti agar Perempuan di aceh mampu mandiri dan dapat bekerja sama dengan berbagai Stekholder.
Masih dalam rangkaian HUT FPPI, Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional I Aceh mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 750 juta kepada empat UMKM, Bank Aceh Syariah menyalurkan KUR Rp 120 juta untuk tiga UMKM semunaya di bawah binaan FPPI Aceh, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Lhokseumawe menyumbang setengah ton pupuk untuk diserahkan kepada perempuan-perempuan petani di Aceh di bawah binaan FPPI. Sementara PT. Pegadaian Syariah Aceh juga menyatakan komitmennya untuk membantu pemberdayaan UMKM di Aceh di bawah binaan FPPI, tetapi nilai nominalnya tidak disebutkan.
Acara pelantikan itu juga dimeriahkan dengan pameran puluhan UMKM di bawah binaan FPPI Aceh. Pameran itu berlangsung di Anjong Mon Mata. Masing-masing UMKM memamerkan produknya, mulai dari sulaman, anyaman, hingga kuliner.
"Ini semua menunjukkan komitmen FPPI dalam mendukung pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi," kata Marlinda.
Acara ini, lanjut Marlinda, diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat peran perempuan dalam masyarakat dan menggalang dukungan untuk perjuangan kesetaraan gender.
Ia tekankan FPPI Aceh tidak boleh hanya menjadi organisasi papan nama, tetapi harus aktif dan terukur indikator-indikator keberhasilannya.
"Saya akan datang lagi ke Aceh untuk melihat keberhasilan-keberhasilan itu," kata mantan ketua Tim Penggerak PKK Aceh ini.
"Saya juga titip organisasi ini untuk mengamankan pemilu tahun depan agar pemilu aman, tenang, dan menyenangkan," kata Marlinda.
Secara khusus Marlinda berharap tetap ada kader FPPI dan perempuan-perempuan Aceh lainnya yang menjadi pelanjut perjuangan Laksamana Keumalahayati, Cut Nyak Dhien, dan Sri Ratu Safiatuddin.
Ia tambahkan bahwa kalau ada lelaki hebat, pastilah di sampingnya ada perempuan luar biasa. "Demikian pula, jika ada perempuan hebat pastilah di sampingnya ada lelaki yang luar biasa memberikan dukungan," kata Marlinda.
Ketua FPPI Aceh, Asmanah Ph.D, dalam sambutannya mengajak para kader FPPI di provinsi ini untuk bekerja sama, bahu-membahu, dan berkomitmen memajukan FPPI dan Aceh.
“ FPPI Aceh berkomitmen untuk memajukan hak-hak perempuan dan menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang signifikan bagi kemajuan sosial, perempuan itu juga harus kompak dan berdaya untuk memajukan daerah dan bangsanya," sebut Asmanah.
Bersamaan dengan Asmanah turut juga dilantik wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, serta bendahara, dan wakil bendahara dengan struktur lainnya yaitu bidang organisasi, pendidikan, ketenagakerjaan, perkebunan dan kehutanan; pengabdian masyarakat; politik, hukum, dan HAM; serta bidang sosial, budaya, dan lingkungan hidup.[TA]
