‎Mubadala Energy–SKK Migas Gelar Konsultasi Publik AMDAL Lapangan Gas Tangkulo

‎BANDA ACEH – Mubadala Energy (South Andaman) RSC Ltd. bersama SKK Migas menggelar konsultasi publik penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk rencana pengembangan Lapangan Gas Tangkulo yang berada di lepas pantai utara Lhokseumawe, Kamis (25/9/25).

‎Kegiatan yang berlangsung di Banda Aceh ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, nelayan, hingga lembaga swadaya masyarakat. Forum terbuka ini menjadi ajang penyampaian informasi rencana pengembangan proyek sekaligus wadah menghimpun masukan, saran, dan tanggapan dari publik.

‎Kepala Unit Percepatan Project UPP Andaman SKK Migas, Kukuh Hadianto, menjelaskan bahwa konsultasi publik merupakan bagian dari kepatuhan regulasi dan komitmen perusahaan kontraktor kerja sama (KKKS) untuk memastikan seluruh aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dipertimbangkan sejak tahap perencanaan.

‎“Kegiatan ini penting untuk memberikan informasi lengkap kepada masyarakat dan sekaligus mendengar masukan mereka. Ini bagian dari upaya keberlanjutan proyek,” ujarnya.

‎Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Dr. Ir. A. Hanan, S.P., M.M., menyambut positif langkah tersebut. Menurutnya, tahapan AMDAL harus benar-benar mengakomodir pendapat dari masyarakat terdampak, tokoh masyarakat, pemerhati lingkungan, serta instansi terkait.

‎‎“DLHK siap mendukung proses ini agar seluruh pihak dapat memberikan kontribusi sejak awal,” sebutnya.

‎Forum tersebut juga dihadiri panglima laot, nelayan, tokoh gampong, akademisi, hingga komunitas lokal. Mereka menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, serta harapan terhadap proyek gas yang digadang-gadang memberi dampak besar bagi perekonomian daerah.

‎Mubadala Energy sendiri menyiapkan berbagai program tanggung jawab sosial melalui Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM), seperti pemberdayaan ekonomi, proyek sosial, dan edukasi lingkungan. Di sisi lain, perusahaan juga menegaskan komitmen mitigasi dampak lingkungan, antara lain pelibatan nelayan agar wilayah tangkapan tetap terjaga, pengelolaan limbah cair dengan uji laboratorium rutin, serta penggunaan mesin ramah lingkungan dengan emisi minimum di fasilitas produksi terapung (FPSO).

‎VP of HSSE & AI and Partnership Mubadala Energy, Widi Hernowo, menegaskan komitmen keterbukaan informasi dan keberlanjutan. “Kegiatan ini memastikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi diselaraskan dengan kearifan lokal sehingga pengembangan Lapangan Gas Tangkulo bisa berjalan lancar,” katanya.

‎Sesuai kewenangan, SKK Migas bertugas mengawasi kegiatan hulu migas di laut lepas di atas 12 mil, sementara Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) berwenang di wilayah darat dan laut hingga 12 mil. Karena itu, koordinasi kedua lembaga ini disebut sangat penting.

‎Wakil Kepala BPMA, Nizar Saputra, menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan proyek tersebut. “BPMA siap mendukung SKK Migas dan Mubadala agar proyek ini bisa dipercepat sehingga memberi multiplier effect bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

‎Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Aceh, serta sejumlah dinas terkait, termasuk DLH, DKP, ESDM, dan PUPR. Hadir pula perwakilan Pemko Lhokseumawe, Pemkab Aceh Utara, dan Bireuen, unsur TNI AL, Bappeda, KEK Arun, serta kalangan akademisi dari UIN Ar-Raniry, Unimal, dan USK.

‎Lapangan Gas Tangkulo sendiri berada di Laut Andaman pada kedalaman 1.000–1.300 meter, berjarak sekitar 90 kilometer dari Terminal LNG Arun. Proyek ini masih dalam tahap pra-Front End Engineering Design (FEED) dan pembahasan Plan of Development (POD), dengan target produksi komersial pada Desember 2028. Infrastruktur utama yang disiapkan mencakup fasilitas bawah laut, FPSO, serta fasilitas penerimaan darat (Onshore Receiving Facility/ORF) di kawasan Arun, Lhokseumawe.

‎Dengan forum konsultasi publik yang transparan dan partisipatif ini, pengembangan Lapangan Gas Tangkulo diharapkan mampu berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.[]