Pj. Walikota Lhokseumawe Hadir Dalam Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah di Makassar
MAKASAR– Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 di gelar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang dipusatkan di Anjungan Pantai Losari, Sabtu (29/4/23). Dihadiri 546 Kepala Daerah yang terdiri dari 38 gubernur, 93 walikota, dan 415 bupati.
Selain upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D., sebagai Inspektur, kegiatan itu juga diwarnai parade bendera pemerintah daerah yang ada di Indonesia dengan menggunakan 100 perahu nelayan, dimaknai sebagai bukti kebersamaan sesuai dengan tema yang diusung yakni “Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah ini harus menjadi sebuah refleksi terhadap seluruh daerah, karena sebenarnya hari ini kita memperingati hari perubahan sistem pemerintahan, mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk bekerja lebih baik dan berprestasi, serta mampu mandiri secara fiskal” pesan Tito dalam sambutannya, Sabtu (29/4/23).
Tito menyampaikan, ujung dari otonomi daerah adalah kemandirian fiskal yang ditandai dengan PAD yang lebih banyak dari transafer pusat. Daerah bisa membiayai diri sendiri tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat.
Pj. Wali Kota Lhokseumawe Dr. Drs. Imran M.Si, MA.Cd juga turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, harapan utama dari adanya otonomi daerah adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
”Dengan otonomi daerah, diharapkan daerah dapat lebih responsif dan efektif dalam menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat” Ujar Imran.
Menurut Imran meskipun banyak harapan-harapan positif dari adanya otonomi daerah namun tak apat dipungkiri masih banyak juga tantangan yang perlu diatasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan di daerah adalah beberapa hambatan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal, tentunya ini perlu diatasi bersama” Tutup Imran. [ADV]
