Mahasiswa Deklarasi Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Aceh dan Gelar Dialog Kebangsaan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran
BANDA ACEH – Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) menggelar Deklarasi dan Dialog Kebangsaanbertema “Menyambut Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Kebijakan, Harapan, dan Dukungan Kaum Muda” di Cafe Collesium, Pango Raya, Banda Aceh, Senin (27/10/25).
Koordinator AMAN Wilayah Aceh, Syafyuzal Helmi, mengatakan kegiatan ini menjadi ruang refleksi dan dialog terbuka bagi kaum muda untuk menilai arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun terakhir, sekaligus memperkuat peran mahasiswa dalam mengawal pembangunan nasional.
“Lembaga AMAN hadir sebagai wadah pemersatu gerakan mahasiswa dan pemuda Nusantara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bersih dari oligarki, serta berkomitmen mendukung cita-cita Indonesia Emas,” ujar Helmi.
Kegiatan dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber utama: Zulfata (Direktur Lembaga Inovasi Indonesia), Amelda Riski (Ketua Kohati BADKO HMI Aceh), dan M. Furqan, S.H., M.Kn. (Founder NOTAF Ruang Kolaborasi). Ketiganya memberikan pandangan konstruktif terkait capaian, tantangan, dan harapan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran di tahun pertama masa kerjanya.
Dalam paparannya, Zulfata menekankan pentingnya peran AMAN sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di Aceh. Ia berharap mahasiswa mampu menjadi jembatan antara rakyat dan pengambil kebijakan.
“AMAN harus memastikan suara rakyat kecil tidak tenggelam oleh kepentingan elit. Mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga pelaku perubahan sosial yang berpihak pada kebenaran dan keadilan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat. “Kritik dan dukungan harus berjalan seimbang: ketika kebijakan baik, kita dukung; ketika melenceng, kita luruskan,” tambahnya.
Sementara itu, Amelda Riski menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam ruang politik untuk memastikan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan.
“Kehadiran perempuan bukan sekadar memenuhi kuota representasi, tetapi membawa kekuatan moral dan intelektual yang memperkaya arah kebijakan nasional,” ujarnya.
Ia menilai keterlibatan aktif perempuan dapat memperkuat implementasi Asta Cita, delapan arah kebijakan prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran, menuju terwujudnya Indonesia Emas.
Sedangkan M. Furqan, S.H., M.Kn. menekankan pentingnya penguatan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai fondasi menjaga keistimewaan daerah. Ia menilai penegasan identitas Aceh melalui sistem pemerintahan lokal seperti penggunaan istilah gampong menggantikan kelurahan merupakan langkah penting untuk memperkuat nilai-nilai adat dan budaya.
“Dengan menempatkan gampong sebagai pusat penggerak pembangunan, kita menjaga kearifan lokal sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat,” jelasnya.
Menutup kegiatan, Helmi kembali menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran tidak berarti menutup ruang kritik, melainkan membangun sinergi antara generasi muda dan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.
“Kami ingin memastikan pembangunan di Aceh menjadi bagian dari visi besar Indonesia Maju. Mahasiswa harus hadir sebagai agen perubahan yang mendorong kemajuan daerah sekaligus menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal,” tutupnya.
