Wakil Wali Kota Lhokseumawe Hadiri Groundbreaking Rehabilitasi Sawah Terdampak Bencana di Aceh Utara

Wakil Wali Kota Lhokseumawe Hadiri Groundbreaking Rehabilitasi Sawah Terdampak Bencana di Aceh Utara
Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Husaini, SE, menghadiri kegiatan groundbreaking rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana. Foto : Dok. Humas Pemko Lhokseumawe

ACEH UTARA — Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Husaini, SE, menghadiri kegiatan groundbreaking rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana sekaligus penyerahan bantuan Kementerian Pertanian–Bapanas Peduli Provinsi Aceh Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Meunasah Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (15/1/26).

Groundbreaking ini turut dihadiri Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) beserta rombongan anggota Komisi IV DPR RI, termasuk Ir. T.A. Khalid dari Dapil Aceh II. Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, unsur Forkopimda Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta pimpinan instansi terkait.

Kehadiran Wakil Wali Kota Lhokseumawe dalam agenda nasional tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap upaya pemulihan sektor pertanian pascabencana sekaligus penguatan ketahanan pangan daerah.

“Rehabilitasi lahan sawah ini sangat penting untuk mengembalikan produktivitas pertanian dan menjaga keberlanjutan ekonomi petani. Pemerintah Kota Lhokseumawe siap bersinergi agar program ini berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Husaini.

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota turut didampingi Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan (DKPPP) Kota Lhokseumawe, Kepala Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Lhokseumawe.

Selain prosesi groundbreaking, kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan bantuan pertanian kepada masyarakat terdampak sebagai bagian dari sinergi pemerintah pusat, DPR RI, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan di Aceh.[]