LIMA Kritik Pernyataan Presiden: Negara Tak Dituntut Mukjizat, Tapi Tanggung Jawab
ACEH UTARA - LUMBUNG Informasi Mahasiswa Matangkuli (LIMA) melontarkan kecaman keras terhadap pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyebut dirinya tidak memiliki “tongkat Nabi Musa”. Pernyataan tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial rakyat serta berpotensi menyesatkan nalar publik di tengah situasi krisis yang masih dirasakan masyarakat.
Di saat rakyat berhadapan dengan bencana, kemiskinan, kelaparan, serta belum optimalnya pelayanan dasar, narasi simbolik semacam itu justru dianggap sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab negara. LIMA menilai, pernyataan tersebut tidak mencerminkan posisi Presiden sebagai pemegang mandat tertinggi kekuasaan negara.
“Rakyat tidak pernah menuntut keajaiban. Yang dituntut adalah kehadiran negara, kebijakan yang berpihak, dan kerja nyata,” ujar Ketua LIMA, Faddhal, dalam keterangannya kepada media, Kamis, 18/12/2025.
Menurut Faddhal, alasan tidak memiliki “tongkat mukjizat” tidak relevan untuk disampaikan oleh seorang Presiden yang menguasai penuh instrumen negara, mulai dari kebijakan fiskal, birokrasi, hingga aparat negara. Jika kebijakan tidak mampu menjawab persoalan rakyat, maka yang perlu dievaluasi adalah arah dan keberanian kekuasaan itu sendiri.
LIMA menilai pernyataan Presiden tersebut justru memperlebar jarak antara penguasa dan rakyat. Di tengah penderitaan masyarakat, narasi metaforis yang tidak dibarengi solusi konkret dinilai sebagai bentuk krisis empati sekaligus krisis kepemimpinan.
“Presiden seharusnya berada di barisan terdepan menghadapi persoalan rakyat, bukan berlindung di balik metafora yang melemahkan tanggung jawab negara,” tegas Faddhal.
Atas dasar itu, LIMA menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya, menghentikan pernyataan publik yang merendahkan akal sehat rakyat, bertanggung jawab penuh atas dampak kebijakan yang gagal, serta memastikan kehadiran negara secara nyata, bukan sekadar retorika.
LIMA juga menegaskan, kritik merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa. Ketika kekuasaan mulai alergi terhadap kritik, maka mahasiswa wajib berdiri sebagai pengingat.
“Diam dalam situasi seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” pungkas Faddhal. []
