Azhari Cage Minta Aparat TNI–Polri Kedepankan Pendekatan Persuasif Terkait Pengibaran Bintang Bulan

Azhari Cage Minta Aparat TNI–Polri Kedepankan Pendekatan Persuasif Terkait Pengibaran Bintang Bulan
Anggota MPR RI, Azhari Cage. - Foto : Dok. Ist

Banda Aceh — Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Azhari Cage, meminta aparat TNI dan Polri mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menyikapi aksi pengibaran bendera bulan bintang dan bendera putih oleh masyarakat Aceh.

Menurut Azhari, aksi tersebut perlu dipahami sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat, khususnya terkait bencana besar yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra yang hingga kini belum ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah pusat.

“Kita sedang berada dalam suasana musibah. Jangan menambah kekecewaan masyarakat dengan tindakan represif. 

Apalagi sampai terjadi kekerasan terhadap warga, hal itu sangat kami sesalkan,” ujar Azhari Cage dalam keterangan pers, Jumat (26/12/25).

Ia menegaskan, pendekatan represif berpotensi mengganggu stabilitas dan perdamaian Aceh yang telah terjaga hampir dua dekade pascakonflik.

“Kita tidak ingin perdamaian yang sudah terwujud selama hampir 20 tahun di Aceh kembali terganggu,” tegasnya.

Azhari Cage juga mengingatkan bahwa bendera Aceh atau bendera bulan bintang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dan hingga kini masih tercatat dalam Lembaran Daerah Aceh. Namun demikian, ia mengakui persoalan bendera tersebut masih bersifat politis karena belum adanya kesepakatan final dengan pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, langkah-langkah politik dan persuasif harus dikedepankan dibandingkan cara-cara represif,” katanya.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota MPR RI yang aktif menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan, Azhari menekankan pentingnya nilai keadilan, musyawarah, mufakat, serta penghormatan terhadap kearifan lokal sebagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan di Aceh.

Ia juga menyinggung amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur penghormatan terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa, termasuk Aceh.

“Kita tidak ingin luka lama dan trauma masyarakat Aceh akibat konflik masa lalu kembali terbuka. Mari fokus memulihkan dampak bencana dan bersikap cerdas dalam menyikapi setiap isu. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumber dan tujuannya,” ujarnya.

Azhari Cage menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak dan kekhususan Aceh, sekaligus berharap pemerintah Aceh dan pemerintah pusat segera menyelesaikan polemik bendera Aceh secara tuntas.

“Jangan sampai masyarakat Aceh terus menjadi korban akibat persoalan bendera yang belum mendapatkan kejelasan. Ini harus segera diselesaikan,” pungkasnya.[]